Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SINTANG
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
105/Pdt.G/2026/PN Stg 1.NURUDIN, S.H.I., M.Pd
2.PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SINTANG
2.Dr. MASRURI, M.Pd.I
3.YUNIDAR SAPTIANI, S.Pd
Persidangan
Tanggal Pendaftaran Selasa, 20 Okt. 2026
Klasifikasi Perkara Perbuatan Melawan Hukum
Nomor Perkara 105/Pdt.G/2026/PN Stg
Tanggal Surat Senin, 19 Okt. 2026
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1NURUDIN, S.H.I., M.Pd
2PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SINTANG
Kuasa Hukum Penggugat
NoNamaNama Pihak
1Abdurrakhim SHNURUDIN, S.H.I., M.Pd
2Abdurrakhim SHPENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN SINTANG
Tergugat
NoNama
1Dr. MASRURI, M.Pd.I
2YUNIDAR SAPTIANI, S.Pd
Kuasa Hukum Tergugat
Turut Tergugat -
Kuasa Hukum Turut Tergugat -
Nilai Sengketa(Rp) 0,00
Petitum
I. DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa berdasarkan hubungan hukum kelembagaan sebagaimana diuraikan dalam posita, kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Kepala MIS Ma’arif Labschool Sintang sebagai satuan pendidikan milik Jam’iyah Nahdlatul Ulama berada pada PCNU Kabupaten Sintang sesuai Peraturan Perkumpulan NU Nomor 15 Tahun 2025 Pasal 43 ayat (2);
3. Menyatakan tindakan Tergugat I selaku Ketua STAIMA Sintang menerbitkan Surat Keputusan Nomor STAIMA/I/PP.00.9/099/2025 tanggal 15 Juli 2025 tentang pengangkatan Tergugat II sebagai Kepala MIS Ma’arif Labschool Sintang tanpa dasar kewenangan yang sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan Nomor STAIMA/I/PP.00.9/099/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang diterbitkan Tergugat I tentang pengangkatan Tergugat II sebagai Kepala MIS Ma’arif Labschool Sintang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Para Penggugat dalam hubungan hukum perdata yang menjadi objek perkara a quo;
5. Menyatakan tindakan Tergugat II yang tetap menggunakan Surat Keputusan Nomor STAIMA/I/PP.00.9/099/2025 tanggal 15 Juli 2025 sebagai dasar bertindak sebagai Kepala MIS Ma’arif Labschool Sintang setelah pemberhentiannya berdasarkan SK PCNU Kabupaten Sintang tanggal 7 November 2025 dan setelah pengangkatan Penggugat I berdasarkan SK PCNU Kabupaten Sintang Nomor 31/PC.01/A.II/01.21/1813/11/2025 tanggal 10 November 2025 merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan bahwa penggunaan Surat Keputusan Tergugat I oleh Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 5 telah mengganggu pelaksanaan hak dan tugas Penggugat I berdasarkan SK pengangkatannya serta kewenangan kelembagaan Penggugat II sebagaimana didalilkan dalam posita;
7. Menghukum Tergugat II untuk menghentikan penggunaan Surat Keputusan Nomor STAIMA/I/PP.00.9/099/2025 tanggal 15 Juli 2025 sebagai dasar untuk bertindak sebagai Kepala MIS Ma’arif Labschool Sintang dalam hubungan hukum yang menjadi objek perkara a quo;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan tindakan yang didasarkan pada Surat Keputusan Nomor STAIMA/I/PP.00.9/099/2025 tanggal 15 Juli 2025 sepanjang tindakan tersebut menghalangi pelaksanaan tugas Penggugat I berdasarkan SK PCNU Kabupaten Sintang Nomor 31/PC.01/A.II/01.21/1813/11/2025 tanggal 10 November 2025 dan mengganggu kewenangan kelembagaan Penggugat II;
9. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan kepada Penggugat II laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana SPP MIS Ma’arif Labschool Sintang selama periode Desember 2025 sampai dengan September 2026 (sepuluh bulan), yang meliputi rekap penerimaan setiap bulan, daftar pembayaran dan tunggakan siswa, buku kas umum, bukti pengeluaran, mutasi rekening penerimaan dan pengeluaran terkait, serta saldo akhir, sepanjang dokumen tersebut berada dalam penguasaan atau pengelolaan Tergugat II;
10. Menyatakan bahwa nilai Rp.488.000.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dalam posita merupakan perhitungan potensi penerimaan SPP, bukan jumlah kerugian materiil yang dimohonkan untuk dibayar oleh Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat I sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), atau sejumlah lain yang dipandang patut dan adil oleh Majelis Hakim berdasarkan pembuktian;
12. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara menurut hukum.
 
II. SUBSIDAIR: 
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak